Peran dan Tantangan Pengawasan Keuangan Daerah di Lombok Timur

Pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel. Di Lombok Timur, peran dan tantangan dalam pengawasan keuangan daerah menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah.

Menurut Bupati Lombok Timur, Dr. H. M. Sukiman Azmy, peran pengawasan keuangan daerah sangat vital dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah. “Pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara ketat dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ujarnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengawasan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lombok Timur, Ahmad Yani. Menurutnya, “Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam melakukan pengawasan keuangan daerah secara efektif.”

Selain itu, kurangnya kesadaran dan kemauan dari pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam pengawasan keuangan daerah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Menurutnya, “Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk bekerja sama dalam mengawasi keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ketua DPRD Lombok Timur, H. M. Sukur Samsul, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kesadaran dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan peran dan tantangan dalam pengawasan keuangan daerah di Lombok Timur dapat diatasi dengan baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.