Meningkatkan Pengawasan Keuangan Otonomi Khusus di Lombok Timur: Tantangan dan Solusi
Pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pengawasan keuangan otonomi khusus di daerah tersebut tidaklah sedikit.
Menurut Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, “Kami menyadari pentingnya pengawasan keuangan dalam otonomi khusus di daerah kami. Namun, kami juga dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.”
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan melakukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Otonomi Khusus, Dwi Wahyu Atmaji, yang menyatakan bahwa “Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur. Menurut Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Timur, “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi penyelewengan dan korupsi.”
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur dapat meningkat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.