Peran pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Lombok Timur memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas keuangan negara memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap pengelolaan APBD di setiap daerah, termasuk di Lombok Timur.

Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Agung.

Peran pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Lombok Timur juga melibatkan peran dari Inspektorat Daerah sebagai unit pengawasan internal yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Kepala Inspektorat Lombok Timur, Siti Aminah, menegaskan pentingnya kerjasama antara pihak eksternal dan internal dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD di Lombok Timur,” ujar Siti Aminah.

Selain itu, peran masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD dapat membantu mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan harus terus mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran APBD untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” ujar Roy.

Dengan demikian, peran pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Lombok Timur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan negara, namun juga melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai kontrol sosial dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan efisien.