Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur. Dengan adanya otonomi khusus, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat, bisa saja terjadi penyalahgunaan keuangan yang merugikan masyarakat.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengawasan keuangan otonomi khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. “Pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif agar dana otonomi khusus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah daerah harus transparan dalam pengelolaan keuangan otonomi khusus. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. “Transparansi adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak tantangan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur. Salah satunya adalah minimnya SDM yang memahami tata kelola keuangan yang baik. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Suaedy, seorang pakar tata kelola keuangan daerah. “Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai agar mereka mampu mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan dana otonomi khusus disalahgunakan demi kepentingan pribadi, mari awasi bersama-sama!