Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Lombok Timur merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan efisien. Kedua konsep ini tidak hanya sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi kepentingan masyarakat.

Menurut Budi Prayitno, seorang pakar tata kelola keuangan publik, transparansi adalah kunci utama untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. “Tanpa transparansi, maka sulit bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah,” ujarnya.

Akuntabilitas juga tak kalah pentingnya. Menurut Maria Indah, seorang aktivis anti korupsi, pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan. “Keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam pengelolaan anggaran publik,” katanya.

Namun, dalam prakteknya, transparansi dan akuntabilitas seringkali masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk di Lombok Timur. Banyak kasus penyelewengan anggaran yang terjadi akibat minimnya pengawasan dan kontrol dari pihak terkait.

Untuk itu, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran sangatlah penting. Masyarakat harus aktif meminta informasi terkait anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran publik.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan penggunaan anggaran di Lombok Timur bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengelolaan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.”