Pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus memiliki upaya yang kuat dalam mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Upaya mencegah korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada tingkat penegakan hukum tetapi juga dalam pengelolaan anggaran publik.”

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Dadang Karamoy, pakar anti-korupsi dari Universitas Indonesia, “Transparansi dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi karena masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung.”

Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal. Menurut Indra Jaya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lombok Timur, “Pengawasan yang ketat dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.”

Pendidikan dan sosialisasi juga merupakan faktor penting dalam upaya mencegah korupsi. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pendidikan anti-korupsi harus dimulai sejak dini agar generasi muda memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.”

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara bersama-sama, diharapkan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di Lombok Timur dapat diminimalisir. Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.