Kehadiran tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana publik menjadi kunci utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Lombok Timur, di mana upaya meningkatkan transparansi dalam tata kelola dana publik menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.

Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar tata kelola pemerintahan, transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana dan korupsi. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik secara lebih efektif dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Namun, upaya meningkatkan transparansi dalam tata kelola dana publik di Lombok Timur tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga minimnya kesadaran akan pentingnya transparansi.

Dalam hal ini, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy, mengakui pentingnya meningkatkan transparansi dalam tata kelola dana publik di daerahnya. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi penggunaan dana publik di Lombok Timur. Menurut data BPKP, tingkat transparansi dalam tata kelola dana publik di Lombok Timur mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola dana publik di Lombok Timur. Menurut Maria Fitri, seorang aktivis anti-korupsi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik juga sangat penting. “Masyarakat harus terus mengawal dan memantau penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi,” katanya.

Dengan demikian, langkah-langkah konkret dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam meningkatkan transparansi dalam tata kelola dana publik di Lombok Timur. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.