Peran masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran di Lombok Timur sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di daerah tersebut. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran dianggap krusial oleh para pakar.

Menurut Budi Prasetyo, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Daerah (PKKD), “Peran masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus terlibat dalam proses pengawasan anggaran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi.”

Di Lombok Timur, upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pemantauan pelaporan anggaran telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan anggaran telah diadakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Kepala Dinas Keuangan Lombok Timur, “Keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.”

Namun, tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam pemantauan pelaporan anggaran juga tidak bisa diabaikan. Beberapa faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pelaporan anggaran dan kurangnya akses informasi dapat menjadi hambatan dalam upaya tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan mekanisme yang memudahkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran. Hanya dengan kerjasama yang sinergis, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Lombok Timur dapat terwujud secara optimal.