Tantangan dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Lombok Timur memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai salah satu daerah yang tergolong maju di Pulau Lombok, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Bambang Sutopo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lombok Timur, tantangan terbesar dalam pengawasan APBD adalah minimnya keterbukaan informasi dari pihak eksekutif daerah. “Kami sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD di Lombok Timur,” ujar Bambang.

Selain itu, Kepala Dinas Keuangan Lombok Timur, Ani Rahmawati, juga menambahkan bahwa kurangnya SDM yang berkualitas dalam melakukan pengawasan menjadi kendala utama dalam menjalankan tugasnya. “Kami membutuhkan lebih banyak auditor yang handal dan berpengalaman untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif,” ungkap Ani.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut mempengaruhi pengawasan APBD di Lombok Timur. Menurut Mulyono, seorang pakar tata kelola keuangan publik, adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat menghambat proses pengawasan. “Ketika ada intervensi dari pihak eksternal yang tidak seharusnya, maka proses pengawasan akan terganggu dan potensi penyalahgunaan anggaran pun menjadi lebih besar,” jelas Mulyono.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan pelaksanaan APBD Lombok Timur, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. “Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama dalam memastikan APBD Lombok Timur dapat dieksekusi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutup Bambang. Semoga dengan upaya bersama, pengawasan terhadap APBD Lombok Timur dapat dilakukan dengan lebih efektif dan transparan.