Membangun Sistem Pengawasan Keuangan yang Kuat di Kabupaten Lombok Timur menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem pengawasan keuangan yang kuat, diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Menurut Budi Santoso, seorang pakar keuangan daerah, “Sistem pengawasan keuangan yang kuat dapat menjadi penyangga utama dalam mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah.” Oleh karena itu, Kabupaten Lombok Timur perlu memperkuat sistem pengawasan keuangan yang sudah ada dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada publik melalui website resmi Pemerintah Daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran secara langsung.

Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan dan pembinaan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan daerah agar mampu melakukan pengawasan dengan baik. Menurut Sri Wahyuni, seorang auditor yang berpengalaman dalam pengawasan keuangan daerah, “Dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan audit keuangan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengevaluasi penggunaan anggaran.”

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga perlu bekerja sama dengan lembaga pengawas keuangan nasional seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit eksternal secara berkala guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dihindari potensi kerugian keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan membangun sistem pengawasan keuangan yang kuat, diharapkan Kabupaten Lombok Timur dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.