Langkah-langkah konkret dalam pengawasan terhadap korupsi di Lombok Timur menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mencegah dan memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Korupsi merupakan musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, pengawasan terhadap korupsi harus dilakukan secara konkret dan terukur agar efektif dalam memberantas praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan terhadap korupsi.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan dalam pengawasan terhadap korupsi di Lombok Timur adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara transparan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara langsung dan mengidentifikasi potensi praktik korupsi yang terjadi,” ujar Adnan.

Selain itu, langkah konkret lainnya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap korupsi. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, diharapkan praktik korupsi dapat dikurangi secara signifikan.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lombok Timur, langkah-langkah konkret dalam pengawasan terhadap korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan institusi pemerintah saja dalam melakukan pengawasan terhadap korupsi. Keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas eksternal juga perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap korupsi dapat dilakukan secara efektif,” ujar Kepala BPKP.

Dengan melakukan langkah-langkah konkret dalam pengawasan terhadap korupsi di Lombok Timur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.