Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah di Lombok Timur merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK, diharapkan akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat, I Gede Ngurah Swajaya, pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Lombok Timur dilakukan secara rutin dan intensif. “Kami melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ngurah.

Pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Lombok Timur juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Menurut Kepala Dinas Keuangan Lombok Timur, Ahmad Yani, kehadiran BPK memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa dana publik dikelola dengan baik. “Kehadiran BPK memberikan jaminan bagi kami dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan,” ujarnya.

Namun, meskipun pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Lombok Timur sudah cukup baik, masih ditemukan beberapa temuan yang perlu diperbaiki. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Pemeriksa BPK, I Made Surya. “Kami menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah di Lombok Timur yang perlu segera diperbaiki agar tidak terulang di masa mendatang,” kata Surya.

Dengan adanya pengawasan BPK yang intensif dan kritis terhadap pengelolaan keuangan daerah di Lombok Timur, diharapkan akan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik agar terhindar dari penyalahgunaan dan korupsi. Sehingga, pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.