Peningkatan Efisiensi Pengawasan Keuangan di Lombok Timur: Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan


Peningkatan efisiensi pengawasan keuangan di Lombok Timur menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam upaya tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan harus dipertimbangkan secara matang agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Menurut Bupati Lombok Timur, Dr. H. M. Sukiman Azmy, peningkatan efisiensi pengawasan keuangan merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Kami sadar akan pentingnya pengawasan keuangan yang baik untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi,” ujarnya.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengawasan keuangan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, “Peningkatan efisiensi pengawasan keuangan tidak hanya terletak pada sistem yang digunakan, namun juga pada kemampuan dan integritas para pengawas keuangan itu sendiri.”

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengawasan keuangan juga menjadi hal yang penting. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lombok Timur, Ir. H. M. Zainuddin, menambahkan, “Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengawasan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.”

Tidak hanya itu, sinergi antara berbagai lembaga terkait juga perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan efisiensi pengawasan keuangan. Menurut Kepala Inspektorat Lombok Timur, H. M. Aziz, “Kerjasama antara inspektorat, BPKD, dan lembaga pengawas keuangan lainnya sangat diperlukan agar pengawasan keuangan dapat dilakukan secara komprehensif.”

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara bersinergi dan terencana, diharapkan peningkatan efisiensi pengawasan keuangan di Lombok Timur dapat tercapai dengan baik. Sehingga, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat menjadi kenyataan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.