Pentingnya Akuntabilitas dalam Pelaporan Dana Desa Lombok Timur

Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang penting bagi desa-desa di Indonesia, termasuk di Lombok Timur. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur desa, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Namun, dalam pengelolaan dana tersebut, akuntabilitas sangatlah penting.

Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akuntabilitas dalam pelaporan dana desa sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan penggunaan dana yang tepat sasaran. “Dengan adanya akuntabilitas yang baik, maka masyarakat dapat memantau dan mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa digunakan,” ujarnya.

Namun, sayangnya, masih banyak desa di Lombok Timur yang belum menjalankan akuntabilitas dengan baik dalam pelaporan dana desa. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan tidak tercapainya tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan dana desa.

Menurut Teten Masduki, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Akuntabilitas dalam pelaporan dana desa merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Masyarakat harus aktif memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait penggunaan dana desa.”

Untuk itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan dana desa. Pelatihan dan sosialisasi mengenai tata kelola keuangan desa serta pengawasan yang ketat dari pihak terkait dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan akuntabilitas tersebut.

Dengan demikian, diharapkan pelaporan dana desa di Lombok Timur dapat lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Jangan sampai dana desa yang seharusnya menjadi berkah bagi desa justru menjadi bencana akibat kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaannya.