Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Keuangan Otonomi Khusus di Lombok Timur
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi khusus. Namun, dalam pelaksanaannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Menurut Bupati Lombok Timur, Dr. H. M. Sukiman Azmy, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Beliau menyatakan, “Kita harus terbuka dan jujur dalam menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Transparansi akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan akuntabilitas akan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan juga disampaikan oleh Pakar Keuangan Publik, Dr. Ir. H. Bambang Sudibyo, yang menyatakan, “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Dalam konteks Lombok Timur, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan otonomi khusus telah menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Berbagai langkah telah diambil, seperti penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang terbuka untuk publik, pelaksanaan audit keuangan secara berkala, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.
Namun, tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas masih terus dihadapi, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran seluruh stakeholders terkait. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan perlu terus dilakukan agar terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan di Lombok Timur.
Dengan memperhatikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan otonomi khusus di Lombok Timur, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.