Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyusun hasil audit daerah Lombok Timur sangatlah penting. BPK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah, termasuk Lombok Timur. Dalam proses auditnya, BPK harus melakukan penelitian yang seksama dan menyeluruh untuk memastikan bahwa keuangan daerah tersebut telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Dr. Harry Azhar Azis, mantan Anggota BPK RI, “Peran BPK dalam audit daerah sangatlah vital karena hasil audit yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan daerah tersebut. Dengan adanya audit dari BPK, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Dalam menyusun hasil audit daerah Lombok Timur, BPK harus mengikuti standar dan prosedur audit yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses audit adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar hasil audit yang disusun oleh BPK dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Surya Tjandra, seorang pakar keuangan daerah, “Kehadiran BPK dalam proses audit daerah sangatlah penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan transparan. Hasil audit yang disusun oleh BPK dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan.”

Dengan demikian, peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyusun hasil audit daerah Lombok Timur memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan dengan adanya audit yang dilakukan oleh BPK, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terarah dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.