Tantangan dan upaya peningkatan peran pengawasan BPK Lombok Timur di era digitalisasi menjadi topik yang semakin relevan saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, BPK Lombok Timur harus dapat menghadapi berbagai tantangan baru dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Menurut Bambang Purnomo, Wakil Ketua BPK RI, digitalisasi memberikan berbagai kemudahan namun juga membawa risiko tersendiri dalam hal pengawasan keuangan negara. “Dalam era digitalisasi, BPK harus mampu beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal dalam mengawasi penggunaan anggaran negara,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi BPK Lombok Timur adalah adanya potensi penyalahgunaan dana publik melalui transaksi digital yang sulit dilacak. Menurut Rudi Prasetyo, pakar keuangan publik, pengawasan yang tidak efektif dapat membuka celah bagi tindakan korupsi. “BPK harus mampu menggunakan teknologi canggih untuk melakukan audit secara real-time guna menghindari potensi kerugian negara,” tuturnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPK Lombok Timur perlu melakukan berbagai upaya peningkatan peran pengawasannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. “Peningkatan kompetensi pegawai BPK dalam menghadapi era digitalisasi sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif,” kata Andi Arifin, Kepala BPK Lombok Timur.

Selain itu, BPK Lombok Timur juga perlu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Menurut Siti Rahayu, anggota DPRD Lombok Timur, sinergi antara BPK, DPRD, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik. “Komitmen bersama untuk mewujudkan pengawasan yang transparan dan akuntabel harus diutamakan demi kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Dengan berbagai tantangan dan upaya peningkatan peran pengawasan BPK Lombok Timur di era digitalisasi, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat semakin transparan dan akuntabel. Semua pihak, termasuk BPK, pemerintah, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik demi kemajuan daerah.