Korupsi anggaran di Lombok Timur memang menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap, baik melalui audit maupun pengadilan. Menurut data dari KPK, korupsi anggaran di Lombok Timur sudah merugikan negara puluhan miliar rupiah.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK, korupsi anggaran di Lombok Timur merupakan akar dari berbagai permasalahan pembangunan di daerah itu. “Korupsi anggaran menghambat pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu solusi untuk mengatasi korupsi anggaran di Lombok Timur adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Teten Masduki, Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW), transparansi penting untuk mencegah terjadinya korupsi. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara lebih ketat,” katanya.

Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait, seperti BPK dan KPK. Menurut Agus Rahardjo, Ketua KPK, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi anggaran juga perlu dilakukan. “Kita tidak boleh memberi toleransi terhadap koruptor, apalagi dalam kasus korupsi anggaran yang merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas seperti KPK, diharapkan korupsi anggaran di Lombok Timur dapat diminimalisir. “Kita semua harus bekerja sama untuk memberantas korupsi anggaran, agar pembangunan di Lombok Timur dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas,” tutupnya.