Pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu daerah yang memiliki strategi efektif dalam pengawasan keuangan adalah Lombok Timur. Dengan adanya strategi efektif pengawasan keuangan daerah, Lombok Timur mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

Menurut Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, strategi efektif pengawasan keuangan daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Beliau menegaskan bahwa “tanpa adanya pengawasan yang ketat, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mengontrol pengeluaran dan penerimaan keuangan dengan baik.”

Salah satu strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam pengawasan keuangan daerah adalah dengan melakukan audit secara berkala oleh pihak eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Lombok Timur, Ahmad Fauzi, “audit eksternal sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dan menemukan potensi penyimpangan anggaran yang perlu segera ditindaklanjuti.”

Selain itu, Pemerintah Daerah Lombok Timur juga menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, masyarakat dapat dengan mudah memantau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, yang menyatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.”

Dengan adanya strategi efektif pengawasan keuangan daerah, Lombok Timur menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah guna menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan terpercaya.

Peran dan Tantangan Pengawasan Keuangan Daerah di Lombok Timur

Pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel. Di Lombok Timur, peran dan tantangan dalam pengawasan keuangan daerah menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah.

Menurut Bupati Lombok Timur, Dr. H. M. Sukiman Azmy, peran pengawasan keuangan daerah sangat vital dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah. “Pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara ketat dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ujarnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengawasan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lombok Timur, Ahmad Yani. Menurutnya, “Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam melakukan pengawasan keuangan daerah secara efektif.”

Selain itu, kurangnya kesadaran dan kemauan dari pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam pengawasan keuangan daerah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Menurutnya, “Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk bekerja sama dalam mengawasi keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ketua DPRD Lombok Timur, H. M. Sukur Samsul, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kesadaran dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan peran dan tantangan dalam pengawasan keuangan daerah di Lombok Timur dapat diatasi dengan baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.