Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Responsif Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menunjukkan responsivitasnya terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel.

Menurut Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, keberhasilan dalam menanggapi hasil pemeriksaan BPK tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah dan BPK. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara kedua belah pihak untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan terpercaya.

“Kami selalu mengambil hasil pemeriksaan BPK sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan tertib,” ujar Bupati Sukiman.

Selain itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Drs. H. Djohan Sjamsu, juga menambahkan bahwa responsif terhadap hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. “Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu acuan kami dalam melakukan evaluasi dan perbaikan,” tutur Wakil Bupati Djohan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, responsivitas pemerintah daerah terhadap hasil pemeriksaan BPK merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan di tingkat daerah. “Pemerintah Kabupaten Lombok Timur patut diapresiasi atas kesigapan dan keseriusannya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik,” ujar Roy.

Dengan demikian, responsif terhadap hasil pemeriksaan BPK bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Semoga langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keuangan daerah yang sehat dan tertib.

Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Lombok Timur: Temuan dan Rekomendasi

Pada bulan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Lombok Timur. Hasil pemeriksaan ini menemukan beberapa temuan yang cukup signifikan, yang memerlukan tindak lanjut serius dari pihak terkait.

Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah terkait dengan pengelolaan dana APBD di kabupaten tersebut. Menurut BPK, terdapat indikasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah setempat.

Menyikapi temuan tersebut, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. “Kami akan melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan keuangan di kabupaten ini, dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.

Selain masalah pengelolaan dana APBD, BPK juga menemukan beberapa temuan lain terkait dengan pengelolaan aset daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan di Lombok Timur seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lainnya. “Ketika BPK menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan, itu seharusnya menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan,” ujar Roy.

Sebagai warga negara, kita juga perlu mendukung upaya yang dilakukan oleh BPK dan pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya tindak lanjut yang serius terhadap temuan BPK, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah dan mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Dengan demikian, tindak lanjut pemeriksaan BPK Lombok Timur terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan harus menjadi momentum untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab.