Dalam upaya untuk mengungkap transparansi dana otonomi khusus di Lombok Timur, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, serta masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi, transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Dengan mengungkap transparansi dana otonomi khusus, kita dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bambang.

Namun, kendala seringkali muncul dalam mengungkap transparansi dana otonomi khusus di Lombok Timur. Menurut Surono, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana otonomi khusus bisa menjadi celah bagi praktik korupsi. “Kami perlu memastikan bahwa semua transaksi keuangan terkait dengan dana otonomi khusus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tambah Surono.

Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dana otonomi khusus di Lombok Timur, Pemerintah Daerah setempat perlu melakukan langkah-langkah konkret, seperti menyediakan informasi secara terbuka kepada publik tentang penggunaan dana tersebut. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mengungkap transparansi dana otonomi khusus, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Dengan demikian, dana otonomi khusus di Lombok Timur dapat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Menjaga transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan baik dan berkelanjutan.